LUMAJANG-Anggaran Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk
mengentaskan kemiskinan mencapai sekitar 91 Milyar, lebih tinggi dari Kabupaten
Pacitan yang sebesar 66 Milyar.
Untuk memperbaiki kualitas perencanaan dan penganggaran di pemerintah daerah, Pemkab Lumajang bekerja sama dengan KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayananan untuk Kesejahteraan) melakukan analisis anggaran dengan instrument pro-poor dan gender budget statement yang bertempat di Aula SMK Negeri 2 Lumajang.
Analisis anggaran ini diikuti oleh staf-staf OPD dari Bappeda, BPKD, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro serta Dinas Sosial. Kegiatan tersebut berlangsung selama 4 hari, mulai tanggal 4-7 April 2017. Kegiatan utama yang dilakukan adalah praktek melakukan analisis anggaran yang ada di masing-masing OPD.
Salah satu kebutuhan pasca kegiatan tersebut ialah analisis pro-poor sangat diperlukan di tingkat kabupaten, seiring dengan program penanggulangan kemiskinan yang menjadi prioritas. Analisis pro-poor pada dasarnya dijadikan bahan pertimbangan pemerintah dalam membuat kebijakan yang ditujukan untuk menanggulangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan yang salah satu alternatifnya bisa distimulus melalui pertumbuhan ekonomi atau bentuk program peningkatan atau perbaikan kualitas pelayanan publik.
Instrument Budget Statement pada dasarnya untuk meminimalkan setidaknya dua bias, yaitu breadwinner bias dan deflationary bias. Male breadwinner bias adalah bias bahwa laki-laki adalah pencari nafkah utama, sementara perempuan adalah pendamping laki –laki. Sedangkan Deflationary bias adalah bias akibat tujuan memprioritaskan inflasi yang rendah, tingkat hutang publik yang rendah, menekan pengeluaran untuk publik, tingkat pajak rendah dan pengurangan defisit anggaran. Dari kedua instrument analisis tersebut diharapkan pemerintah dapat membuat kebijakan penanggulangan kemiskinan dan perencanaan pembangunan yang lebih efektif dan tepat sasaran.
Didik dari KOMPAK Jawa Timur mengatakan bahwa dari hasil analisis dari beberapa OPD yang mengikuti kegiatan ini anggaran pengentasan kemiskinan di Lumajang mencapai sekitar 91 Milyar. “Dari hasil analisis teman-teman OPD yang ikut kegiatan ini, kemarin sudah keluar angka 91 Milyar untuk pengentasan kemiskinan di Lumajang”, tuturnya.
Menurut Didik, 91 Milyar merupakan angka yang cukup tinggi alokasi yang dianggarkan Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk mengentas kemiskinan. “Angka ini cukup tinggi dibanding hasil analisis kemarin di Kabupaten Pacitan sebesar 66 Milyar. Dari alokasi tersebut perlu dicek dengan kebutuhan masyarakat, tepat sasaran atau tidak, bisa dicek dengan basis data TNP2K”, pungkas Didik. (adv/bayu)
Untuk memperbaiki kualitas perencanaan dan penganggaran di pemerintah daerah, Pemkab Lumajang bekerja sama dengan KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayananan untuk Kesejahteraan) melakukan analisis anggaran dengan instrument pro-poor dan gender budget statement yang bertempat di Aula SMK Negeri 2 Lumajang.
Analisis anggaran ini diikuti oleh staf-staf OPD dari Bappeda, BPKD, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro serta Dinas Sosial. Kegiatan tersebut berlangsung selama 4 hari, mulai tanggal 4-7 April 2017. Kegiatan utama yang dilakukan adalah praktek melakukan analisis anggaran yang ada di masing-masing OPD.
Salah satu kebutuhan pasca kegiatan tersebut ialah analisis pro-poor sangat diperlukan di tingkat kabupaten, seiring dengan program penanggulangan kemiskinan yang menjadi prioritas. Analisis pro-poor pada dasarnya dijadikan bahan pertimbangan pemerintah dalam membuat kebijakan yang ditujukan untuk menanggulangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan yang salah satu alternatifnya bisa distimulus melalui pertumbuhan ekonomi atau bentuk program peningkatan atau perbaikan kualitas pelayanan publik.
Instrument Budget Statement pada dasarnya untuk meminimalkan setidaknya dua bias, yaitu breadwinner bias dan deflationary bias. Male breadwinner bias adalah bias bahwa laki-laki adalah pencari nafkah utama, sementara perempuan adalah pendamping laki –laki. Sedangkan Deflationary bias adalah bias akibat tujuan memprioritaskan inflasi yang rendah, tingkat hutang publik yang rendah, menekan pengeluaran untuk publik, tingkat pajak rendah dan pengurangan defisit anggaran. Dari kedua instrument analisis tersebut diharapkan pemerintah dapat membuat kebijakan penanggulangan kemiskinan dan perencanaan pembangunan yang lebih efektif dan tepat sasaran.
Didik dari KOMPAK Jawa Timur mengatakan bahwa dari hasil analisis dari beberapa OPD yang mengikuti kegiatan ini anggaran pengentasan kemiskinan di Lumajang mencapai sekitar 91 Milyar. “Dari hasil analisis teman-teman OPD yang ikut kegiatan ini, kemarin sudah keluar angka 91 Milyar untuk pengentasan kemiskinan di Lumajang”, tuturnya.
Menurut Didik, 91 Milyar merupakan angka yang cukup tinggi alokasi yang dianggarkan Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk mengentas kemiskinan. “Angka ini cukup tinggi dibanding hasil analisis kemarin di Kabupaten Pacitan sebesar 66 Milyar. Dari alokasi tersebut perlu dicek dengan kebutuhan masyarakat, tepat sasaran atau tidak, bisa dicek dengan basis data TNP2K”, pungkas Didik. (adv/bayu)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar